Dompu,-Kasus dugaan Manipulasi Data yakni SK Guru Tidak Tetap (GTT) yang diterbitkan oleh Kepala SMPN 6 Dompu saudari SHD teruntuk oknum guru honorer baru setempat inisial RM yang sudah masuk Laporan Pengaduan ke Mapolres Dompu, kemudian ditambah adanya laporan dari sejumlah guru setempat terkait ketidak harmonisan antara Kepsek dengan sejumlah guru hingga ada pula yang berujung pada pertengkaran yang terjadi dilingkungan sekolah, serta munculnya aksi demontrasi spontanitas depan SMPN 6 Dompu yang terjadi pekan kemarin dari wali murid hingga berita ini viral, ternyata mendapat tanggapan serius dari panglima tertinggi di Kabupaten Dompu, termasuk sejumlah pucuk pimpinan instansi terkait.
Sebelumnya media ini telah mempublis berita tanggapan Kadikpora, Sekdikpora hingga pihak BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, kini giliran Sekda dan Bupati Dompu yang angkat bicara pula.Terkait hal itu, Sekda Dompu Gatot Gunawan PP, SKM, MPPM yang dikonfirmasi sejumlah media diruang kerjanya pekan kemarin mengatakan, persoalan ditubuh SMPN 6 Dompu yang kerap diberitakan sejumlah media sudah menjadi pembahasan Pemerintah Kabupaten Dompu. Persoalan ini juga akan ditindaklanjuti oleh Bupati Dompu.
“Terkait surat yang dilayangkan oleh Dikpora dan BKD dan PSDM ke Bupati Dompu, maka itu akan ditanggapi langsung oleh Bapak Bupati dan surat itu apakah akan turun ke saya tau tidak, itu tergantung perintah Bapak Bupati saja,”kata Sekda menjawab pertanyaan sejumlah Wartawan.
Terkait adanya laporan di Polres Dompu, lanjut Sekda, soal dugaan Manipulasi Data, itu merupakan kewenangan sepenuhnya di APH sendiri bahkan kita juga masih menunggu hasil proses dari APH, tapi berbicara secara administrasi pemerintahan nya sebagai ASN, Bupati selaku pemilik kewenangan sebagai pimpinan tentu akan menyikapi dan menindaklanjuti apapun yang menjadi laporan tersebut.
“Yang jelas semua ini sudah kami bahas juga, karena sudah ada masuk laporan resmi ke Pak Bupati. Nanti akan ada telahan dari kami dan Kadis Dikpora serta Kepala BKD dan PSDM, hanya saja kami masih menunggu arahan dari Pak Bupati saja karena jika ada ASN nakal maka harus di berikan sanksi,”ujar Sekda Dompu.
Secara terpisah, Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE yang dikonfirmasi media ini via telepon WhatsApp nya, menegaskan bahwa dirinya telah menerima informasi demikian baik secara langsung dari laporan Dikpora maupun melalui kiriman berita dari sejumlah media online itu sendiri.
Menindaklanjuti hal itu, dirinya langsung memerintahkan Kepala Dikpora untuk segera menindaklanjuti laporan dan pemberitaan serta mencopot SHD sebagai Kepsek di SMPN 6 Dompu.
“Sudah dari kemarin saya perintahkan Kepala Dikpora Kabupaten Dompu untuk segera ambil sikap dan mencopot SHD sebagai Kepsek SMPN 6 Dompu,”tegas Papi BBF.
Bupati BBF juga mengungkapkan, sebagai langkah serius dari Pemerintah, dirinya telah menandatangani surat permohonan memerintahkan Inspektorat untuk segera mengaudit Kepala SMPN 6 Dompu yang di ajukan oleh BKD dan PSDM.
“Surat permohonan BKD dan PSDM telah saya tanda tangani dan Inspektorat sudah saya perintahkan untuk mengaudit Kepala SMPN 6 Dompu. Kita tunggu kerja Inspektorat dulu yah,”ungkap Bupati yang dikenal tegas ini.(TN)
